Harmony Clean Flat Responsive WordPress Blog Theme

PERNYATAAN SIKAP FEDERASI ARUS PELANGI - PEMBUBARAN PAKSA PEKAN OLAHRAGA & SENI (PORSENI) WARIA-BISSU SE SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN SOPPENG OLEH KEPOLISIAN

01.55 Mario Pratama 0 Comments Category : , , , , , ,

PERNYATAAN SIKAP FEDERASI ARUS PELANGI

PEMBUBARAN PAKSA PEKAN OLAHRAGA & SENI (PORSENI) WARIA-BISSU SE SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN SOPPENG OLEH KEPOLISIAN



19 Januari 2017, Soppeng, Sulawesi Selatan – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membubarkan secara paksa Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) Waria-Bissu se Sulawesi Selatan. Porseni yang sedianya dilaksanakan di Soppeng, 19-22 Januari 2017 ini, merupakan kegiatan tahunan Forum Kerukunan Waria/Bissu Sulawesi Selatan. Porseni kali ini adalah yang ke-23.


Kegiatan Porseni rencananya akan dihadiri oleh 600 waria/bissu se Sulawesi Selatan, dan bertujuan untuk melestarikan dan menghormati budaya waria/bissu di Sulawesi Selatan, mewujudkan kebersamaan, membangkitkan kreatifitas, serta menjalin hubungan silaturahmi antara waria/bissu dengan masyarakat.  Dalam rangkaian kegiatan ini diadakan lomba busana haji, lomba busana adat, lomba tarian daerah, lomba busana bissu, lomba karnaval cagar budaya, lomba adzan dan MTQ, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa bissu merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan.

Awalnya panitia telah mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati Soppeng. Kegiatan juga mendapatkan dukungan dari DPRD Soppeng, hal ini ditunjukkan dengan pertemuan panitia penyelenggara dengan DPRD diliput dan siarkan langsung oleh televisi lokal pada tanggal 16 Januari pukul 14.00 WITA. Terkait perizinan panitia telah mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Kepolisian Resort Soppeng yang di tindaklanjuti dengan keluarnya surat rekomendasi dari Kepolisian Resort Soppeng kepada Polda Sulawesi Selatan agar Polda mengeluarkan izin acara. Namun proses perizinan dipersulit di tingkat Polda, di mana Polda meminta daftar peserta, bahkan nama dan nomor telepon dari pimpinan organisasi waria/bissu setiap Kabupaten/Kota. Polisi juga mengancam tidak akan memberikan izin penyelenggaraan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, dan menuntut panitia menandatangani surat yang disiapkan Polisi yang menyatakan bahwa panitia akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu. Pernyataan Polisi ini didahlui dengan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Forum Umat Islam Soppeng (FUIS) pada tanggal 16 Januari setelah siaran langsung tentang kegiatan Porseni di TV Soppeng.

Sore hari tadi, Kamis 19 Januari 2017 pukul 17.00 WITA, komunitas waria/bissu tetap  menjalankan acara dan memulai pawai, namun dihadang dan dibubarkan oleh polisi dengan alasan tidak ada ijin. Peserta menolak membubarkan diri. Sekitar pukul 17.18 WITA terdengar suara tembakan peringatan tanda peserta harus segera membubarkan diri.

Proses negosiasi panjang panitia dengan Kepolisian Resort Soppeng, dan pemerintah daerah termasuk Bupati, Kepala Kejaksaan, Dandim, Kapolres dan Wakil DPRD Soppeng berakhir pada pukul 19.55 yang memutuskan bahwa kegiatan Porseni tidak diberikan ijin dan tidak boleh diselenggarakan. Alasanya, pihak kepolisian tidak dapat menjamin keamanan kegiatan sebab 16 ormas islam mengancam akan melakukan demonstrasi (kronologis terlampir).

Kami, Federasi Arus Pelangi, mengecam tindakan Kepolisian Resort Soppeng dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tragedi ini menambah panjang daftar tindak inkonstitusional dan pelanggaran atas mandat perlindungan warga Negara oleh kepolisian. Kejadian hari ini juga semakin mempertegas relasi saling melindungi antara kepolisian dan kelompok-kelompok massa intoleran.

Sebelumnya, kepolisian tercatat melakukan pembubaran paksa di dalam training SOGIE & HAM yang diselenggarakan oleh Arus Pelangi (Februari 2016) di Jakarta, dengan dalih polisi tidak dapat menjamin keamanan kegiatan karena ada ancaman dari FPI. Hal serupa juga terjadi antara lain dalam pemaksaan penutupan pondok pesantren waria al-Fatah oleh Front Jihad Islam (Februari 2016) di Yogyakarta.

Dalam semua kasus tersebut, polisi menolak bertanggung jawab atas serangan oleh kelompok anti demokrasi. Alih-alih menjalankan mandatnya melindungi segenap warga Negara, polisi justru merenggut hak warga Negara dalam berkumpul, dan berpendapat.

Atas peristiwa pembubaran paksa tersebut, Federasi Arus Pelangi menuntut:

1.      Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak tegas tindakan inkonstitusional Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Soppeng, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Kepolisian Resort Kabupaten Soppeng yang tidak memberikan jaminan rasa aman terhadap warga Negara, dalam hal ini khususnya para waria/bissu dan masyarakat Soppeng.

2.      Pemerintah Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap tindak-tindak kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti FUIS.

3.      Kepolisian Republik Indonesia untuk menjalankan mandatnya melindungi warga Negara, yang telah tertuang jelas dalam Tri Brata dan Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia.

4.      Terakhir, Federasi Arus Pelangi menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia –baik buruh maupun petani, mahasiswa dan kaum miskin kota, rakyat Papua dan seluruh kelompok tertindas—untuk menyatukan kekuatan, merebut dan mempertahankan ruang demokrasi, demi melawan segala bentuk penindasan dan pelanggaran HAM.

Indonesia, 19 Januari 2017
Federasi Arus Pelangi

Narahubung:
   Ridwan (LBH Makassar) 085255553776
   Kanzha 089668464603
   Lini 08111717201
   Yuli 08176004446


-----
Lampiran Kronologis


4 Januari 2017
Polres Soppeng mengeluarkan surat rekomendasi perizinan setelah panitia menyampaikan surat permohonan rekomendasi tertanggal 13 Desember 2017 kepada Polres Soppeng.


11 Januari 2017
Panitia membawa surat rekomendasi dari Polres Soppeng ke Polda untuk mengurus perizinan dan Polda meminta panitia melengkapi surat izin dari Kesbang Kab. Soppeng.


16 Januari 2017
Polda meminta agar Polres menyampaikan surat tentang situasi terkini di Soppeng, karena berdasarkan berita yang terbit di Tribun Makassar ada penolakan kegiatan dari warga.

Pukul 14.00 Wita
Siaran langsung di televisi lokal Soppeng yang menanyangkan tentang persiapan penyelenggaraan kegiatan Porseni. Siaran langsung ini dihadiri oleh pantia penyelenggara dan dua anggota DPRD Soppeng.

Pukul 16.07 Wita
Organisasi Massa berbasis agama bernama Forum Umat Islam Soppeng (FUIS) mendatangi kantor DPRD dan meminta agar kegiatan porseni tidak diselenggarakan, jika diijinkan untuk diselenggarakan FUIS mengancam akan membubarkan sendiri kegiatan tersebut.


17 Januari 2017
Kesbangpol mengeluarkan izin, dengan catatan 3 jenis perlombaan dihapuskan dalam kegiatan. Tiga jenis perlombaan tersebut adalah: Busana Haji, Azan & MTQ.


18 Januari 2017
Panitia ke Polda membawa surat izin dari Kesbang Kab. Soppeng terkait kekurangan prasyarat surat permohonan izin kegiatan dari Polda. Karena kegiatan porseni mendapat penolakan dari forum ulama sehingga diperlukan surat analisa situasi daerah setempat yang dikeluarkan oleh Polres Soppeng.

15.00 Wita
Surat analisa situasi yang diminta Polda dikirim oleh Polres lansung ke Polda dan aslinya di pegang oleh panitia. Selanutnya pihak Polda menyatakan akan mengeluarkan surat izin tetapi kendalanya yang berwenang untuk tanda tangan tidak ada di tempat sehingga panitia diminta untuk kembali atau surat izin akan dikirim Polda lansung dikirim ke Polres Soppeng lewat email dengan salinan ke Panitia.

17.00 Wita
Panitia dihubungi Polda bahwa mereka membutuhkan data peserta jika tidak ada maka surat izin tidak akan dikeluarkan.

23.59 Wita
Panitia menyiapkan surat menyertakan jumlah data peserta dengan memberikan informasi jumlah peserta per kabupaten/ kota. Surat tersebut disampaikan ke Polda ke esokan harinya.

19 Januari 2017
Pukul 11.00 Wita
Telah berkumpul lebih kurang 600 orang peserta porseni waria Soppeng, Sulawesi Selatan, di dalam Gedung pertemuan masyarakat watang soppeng, lapangan Gasis. Namun kegiatan belum dapat dilaksanakan karena  belum mendapatkan izin dari Polda. Surat yang memberikan gambaran peserta telah disampaikan namun izin tidak akan dikeluarkan oleh Polda kecuali bila panitia bersedia memberikan daftar nama dan nomor telepon penanggungjawab komunitas waria per kabupaten dan panitia menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Polda yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu dalam kegiatan tersebut, tanggungjawab ada ditangan panitia. Oleh karena itu, panitia menghubungi Bupati Soppeng (karena pada awalnya Bupati setuju jika acara porseni ini dilaksanakan, bahkan sebelumnya, panitia telah menerima pidato pembukaan Bupati).
Namun pihak kepolisian (Polda) tetap bersikukuh untuk tidak mengeluarkan izin untuk acara tersebut, dan bersikeras untuk diberikan nama dan no telepon penanggungjawab masing-masing kabupaten serta surat izin dari Kemenag.

Pukul 13.10 Wita
Bupati menyatakan bahwa acara porseni dapat dilanjutkan dan memberikan kuasa kepada wakil bupati untuk memberikan sambutan di acara tersebut, dikarenakan Bupati sedang berada di luar kota.

Pukul 15.00
Ibu Ria (Ketua Waria Soppeng) berusaha untuk bertemu dengan bupati namun menurut informasi yang didapat Bupati sedang berada di Jakarta. Kepolisian dan TNI berada di lokasi kegiatan, sementara para peserta terus bersiap untuk membuka acara.

Pukul 16.00 Wita
Bupati menelpon ibu Ria dan menganjurkan untuk tetap tenang. Namun TNI dan Polisi tetap tidak memberikan izin dan acara tidak dapat diselenggarakan. Setelah itu para peserta keluar dari gedung dan memutuskan untuk tetap melaksanakan pawai.

Pukul 16.30 Wita
Terjadi perdebatan antara panitia dengan kepolisian.

Pukul 17.00 Wita
Ibu Ria di bawa polisi untuk negosiasi di sudut lapangan.

Pukul 17.18 Wita
Tembakan peringatan (satu kali, belum diketaui apakah dari Polisi atau TNI) tanda agar para waria membuabarkan diri dan tidak menyelenggarakan acara.

Pukul 17.20 Wita
Polisi membubar-paksakan para peserta yang hadir. Negosiasi dengan panitia, dilanjutkan dalam gedung yang dihadiri diantarnya Kapolres, Pihak Pemda, dan Dandim. Proses negosiasi tersebut menyepakati bahwa Kapolres akan lobby Kapolda terkait perizinan sebelum magrib dengan syarat rencana kegiatan 4 hari (19-22) berubah menjadi 2 hari (20 dan 21).

Pukul 18.30 Wita
Ibu Ria di telpon pihak polisi untuk bertemu di Taman Baca dan pertemuan hanya bisa dihadiri oleh 3 perwakilan panitia khususnya yang mengurus perizinan.

Pukul 19.55 Wita
Panitia penyelenggara acara selesai melakukan negosiasi dengan Bupati, Kepala Kejaksaan, Dandim, Kapolres dan Wakil DPRD Soppeng disaksikan juga oleh bebrapa media di taman baca kabupaten Soppeng. Hasil dari negosiasi adalah kegiatan PORSENI tidak dapat dilanjutkan karena akan ada aksi besar dari 16 forum agama untuk memprotes kegiatan tersebut. Bupati Soppeng bersedia untuk datang dan meminta maaf kepada seluruh peserta, namun hingga pukul 23.59 yang bersangkutan tidak pernah tiba di lokasi.


RELATED POSTS

0 comments