Harmony Clean Flat Responsive WordPress Blog Theme

[PERNYATAAN SIKAP] Menanggapi Sikap Pemerintah Indonesia dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Resolusi Pakar SOGI Independen di PBB

18.56 PLUSH 0 Comments Category : , , , ,

PERNYATAAN SIKAP
Menanggapi Sikap Pemerintah Indonesia 
dalam Sidang Dewan HAM PBB 
tentang Resolusi Pakar SOGI Independen di PBB

Pada tanggal 30 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 WIB, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi mengenai Independent SOGI[i] Expert (Pakar SOGI Independen) di PBB, dengan jumlah suara 23 setuju, 18 menolak, dan 6 abstain.
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktur HAM Kementrian Luar Negeri, Dicky Komar, MENOLAK resolusi tersebut, dengan alasan pembahasan dan resolusi terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI tersebut tidak  menghormati nilai-nilai sosial, budaya, agama dan moralitas. Pemerintah Indonesia juga secara gamblang menyatakan tidak akan mendukung, bekerjasama, ataupun terlibat dengan pemegang mandat Pakar SOGI Independen tersebut bila resolusi tersebut sampai disepakati (pernyataan lengkap dari Pemerintah Indonesia dapat dilihat di akhir pernyataan ini).

Resolusi mengenai Pakar SOGI Independen di PBB yang telah disahkan tersebut akan menunjuk seorang Pakar SOGI Independen untuk perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI dengan mandat sebagai berikut:
1.      Mengukur implementasi dari instrumen internasional HAM yang ada saat ini terkait mekanisme untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI dengan mengidentifikasi kesenjangan dan praktik baik yang ada;
2.      Meningkatkan kesadaran terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI, mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan dari kekerasan dan diskriminasi;
3.      Melakukan dialog dan konsultasi dengan Negara-Negara atau pemangku kepentingan lainnya termasuk badan PBB, program dan pendanaan, mekanisme HAM regional, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengetahuan;
4.      Bekerjasama dengan Negara-Negara untuk memastikan implementasi dari mekanisme yang mendukung perlindungan dari setiap orang terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI;
5.      Mengatasi multiple, insterseksi, dan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI; dan
6.      Mengadakan, memfasilitasi, dan menyediakan nasihat, pendampingan teknis, penguatan kapasitas, dan kerjasama internasional untuk mendukung usaha-usaha ditingkat nasional untuk mengentaskan kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI.
Pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi SOGI & HAM (HRC/RES/17/19) yang menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Pada UPR tahun 2012, Pemerintah Indonesia mendapat beberapa rekomendasi terkait pemenuhan hak-hak LGBTIQ di Indonesia, namun semua rekomendasi tersebut ditolak. Pada peninjauan ICCPR  tahun 2013, Pemerintah Indonesia juga mendapat banyak pertanyaan terkait keberadaan instrumen Negara yang melindungi LGBTIQ di Indonesia, namun Indonesia tidak memberikan jawaban  yang jelas bahkan memilih untuk diam ketika pertanyaan terkait SOGI diajukan dalam proses persidangan. Pada bulan September 2014, Dewan HAM PBB menyepakati perbaharuan resolusi tersebut (A/HRC/27/L.27/Rev.1) dan menekankan semua pihak untuk terus memerangi kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI. Pemerintath Indonesia yang saat itu masuk dalam Dewan HAM PBB berada di barisan 14 Negara yang menolak resolusi tersebut. Baiknya, ada 25 Negara yang mendukung sehingga resolusi tersebut tetap diadopsi. Selain itu, pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia kembali menolak istilah SOGI dalam pertemuan regional persiapan Review Beijing +20 di Bangkok.

Dengan ini kami MENGECAM dan MENENTANG sikap Pemerintah Indonesia dalam Sidang Dewan HAM PBB yang (1) menolak Resolusi SOGI terkait pengangkatan Pakar SOGI Independen dan (2) menolak untuk mendukung, bekerja sama, atau terlibat dengan pemegang mandat Pakar SOGI Independen tersebut.
Penolakan Pemerintah Indonesia jelas-jelas merupakan tindakan yang inkonstitusional karena secara gamblang melanggar mandat Negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 Pasal 28i ayat (4) menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
Penolakan tersebut juga menunjukkan secara jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengkhianati rakyat. Hasil penelitian “Menguak Stigma, Diskriminasi, dan Kekerasan pada LGBT di Indonesia” yang dilakukan Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar dan PLUSH tahun 2013 telah menguak fakta yang mengerikan: 89.3% LGBT di Indonesia mengalami kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas gender, dan/atau ekspresinya (SOGIE) dengan detail sebagai berikut: mengalami kekerasan psikis 79.1%, kekerasan fisik 46.3%, kekerasan ekonomi 26.3%, kekerasan seksual 45.1%, dan kekerasan budaya 63.3%.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pemerintah Indonesia juga menutup mata atas berbagai fakta ilmiah terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI yang terjadi di Indonesia, seperti yang tertera pada laporan situasi LGBTIQ di Indonesia yang diluncurkan UNDP tahun 2014[1], penelitian tentang diskriminasi berbasis SOGI di tempat kerja yang diluncurkan ILO Mei 2016[2]. Pemerintah Indonesia bahkan menegasikan rekomendasi dari Lembaga HAM Negara untuk mengentaskan kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI seperti yang disampaikan Komnas HAM dalam laporan situasi minoritas di Indonesia yang diluncurkan awal tahun 2016[3]; pernyataan sikap Komnas HAM[4] dan Komnas Perempuan[5] terkait kekerasan dan diskriminasi pada LGBT awal tahun 2016; serta Prinsip-Prinsip Yogyakarta yang memuat prinsip-prinsip pemberlakuan hukum internasional dalam kaitannya dengan SOGI yang diterjemahkan oleh Komnas HAM dan diluncurkan pada awal tahun 2016[6].
Penolakan Pemerintah Indonesia kali ini juga semakin memperpanjang daftar penindasan yang dilakukan Negara. Sampai dengan tahun ini, Arus Pelangi mencatat setidaknya ada 17 kebijakan di Indonesia yang secara eksplisit mendiskriminasi maupun mengkriminalisasi orang-orang dengan SOGI yang beragam. Ini belum termasuk kebijakan yang dalam implementasinya menindas LGBTIQ. Ruang-ruang demokrasi kelompok LGBTIQ diberangus melalui pelarangan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepolisian, dan pengabaian terhadap kasus penyerangan pada kegiatan LGBTIQ. Awal tahun 2016, pemerintah melalui pejabatnya secara terbuka membuat dan mempublikasikan pernyataan-pernyataan diskriminatif dan berbau ujaran kebencian terhadap LGBTIQ. Dengan bertambahnya daftar di atas, maka Pemerintah Indonesia semakin membuktikan perannya sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pernyataan Pemerintah Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB bahwa “Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mengentaskan diskriminasi dan kekerasan terhadap semua orang” adalah bohong belaka.

Melalui pernyataan sikap ini kami menyerukan:

1.      Kepada Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sepenuhnya dan bersetia kepada mandat rakyat Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945: melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia;


2.      Kepada Lembaga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk:
a.     Secara nyata mewujudkan mandat pengawasannya dengan memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia terkait sikapnya dalam Sidang HAM Dewan PBB;
b.     Memasukkan sikap pemerintah Indonesia ini dalam laporan hasil pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM;
c.     Terus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat;

3.      Kepada gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk mewujudnyatakan komitmen terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia dan solidaritas kepada LGBTIQ dengan menyatakan sikap terbuka atas sikap Pemerintah Indonesia ini, serta secara konsisten melandaskan kerja-kerjanya pada prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia;

4.      Kepada organisasi dan kawan-kawan LGBTIQ di Indonesia untuk:
a.     Terus menjaga dan menghidupi keberanian untuk menjadi diri sendiri;
b.     Membangun solidaritas dan menggunakan segala potensi dan ruang yang dimiliki untuk menguatkan satu sama lain, khususnya pada kawan-kawan LGBTIQ yang paling tertindas: trans perempuan (waria) yang hidup di jalan, lesbian yang dijebak dalam perkosaan lewat kawin paksa, anak-anak gay yang dibully di sekolah, dan sebagainya; dan
c.     Menyatukan kekuatan dengan rakyat tertindas lainnya untuk bersama-sama menciptakan perubahan dan melawan segala bentuk penindasan.

Pernyataan sikap ini dibuat pada tanggal 1 Juli 2016 atas nama PLUSH, Arus Pelangi, Cangkang Queer, dan Komunitas Sehati Makassar.

Nara hubung:
Yuli  [Arus Pelangi - 08176004446 - ap-bph@aruspelangi.or.id]
Mario  [PLUSH Yogyakarta - 081333606024 - plu.satuhati@gmail.com]
Ino  [Komunitas Sehati Makassar - 081342445888 - sehati.mks@gmail.com]
Cangkang Queer  [cangkangq@gmail.com]


Pernyataan Pemerintah Indonesia yang disampaikan pada Sidang Dewan HAM PBB terkait Pakar SOGI Independen
EXPLANATION OF VOTE
THE DELEGATION OF INDONESIA
ON ADOPTION OF THE DRAFT RESOLUTION L. 2 ON PROTECTION AGAINST VIOLENCE AND DISCRIMINATION BASED ON SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (SOGI)
THE 32ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
GENEVA, 30 JUNE 2016

Mr. President,
My delegation takes the floor to explain our position on the draft resolution L. 2 rev 1 as ammended before us.

Mr. President,
Indonesia reaffirms its unwavering commitments in the elimination of discrimination and violence against all persons as firmly guaranteed in the Indonesian constitution and ratified international Human Rights Treaties.

While recognising the mandate of the Human Right Council to promote and protect human rights, we believe that the Council should always take a constructive and cooperative approach in the consideration of issues, particularly those involving different socio-cultural, religious, norms and morality.

We believe that members of the Council should always demonstrate the requisite sensitivity to them and refrain from imposing certain values or norms to others and those that do not enjoy international consensus.

Whilst mindful of the reasoning introduced by the initiator of the draft resolution, we are concerned that the draft resolution before us, as well as the overall discussions on this issue, links the discussion on discrimination and violence with a concept that is divisive and lacks  of recognition to the different norms, cultures and views of other societies.

While welcoming the adoption of several amendments of principle statement of the text, we consider that the basic purposes and objectives of the draft resolution remains the same. For that reason, my delegation is unable to support the draft resolution, and has voted against. 
Furthermore, in line with our position, we also want to put on the record that we are not in the position to support, cooperate or engage with the mandate holder created from it.

I thank you
PENJELASAN DARI SUARA
DELEGASI INDONESIA
TENTANG ADOPSI RANCANGAN RESOLUSI L.2 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BERBASIS ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS GENDER (SOGI)
SESI KE 32 DEWAN PBB
JENEWA, 30 JUNI 2016

Bapak Presiden (ditujukan pada Pimpinan Sidang),
Delegasi saya berada disini untuk menjelaskan posisi kami terhadap rancangan resolusi L.2 revisi 1 yang telah diamandemen sebelumnya.

Bapak Presiden,
Indonesia menegaskan kembali komitmen kami yang tidak tergoyahkan untuk mengentaskan diskriminasi dan kekerasan terhadap semua orang yang secara tegas dijamin dalam konstitusi Indonesia dan perjanjian Hak Asasi Manusia internasional yang telah diratifikasi.

Dengan tetap mengakui mandat dari Dewan HAM PBB untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia, kami percaya bahwa Dewan harus selalu mengambil pendekatan konstruktif dan kooperatif dalam mempertimbangkan permasalahan, terutama yang melibatkan faktor sosial-budaya, agama, norma, dan moralitas yang berbeda.

Kami percaya bahwa anggota dari Dewan harus selalu menunjukan sensitivitas dan menahan diri untuk memaksakan nilai-nila atau norma-norma tertentu kepada pihak lain dan mereka yang tidak menikmati kesepakatan internasional.

Dengan tetap sadar atas alasan yang disampaikan oleh penggagas rancangan resolusi ini, kami khawatir bahwa rancangan resolusi ini, dan seluruh diskusi terkait isu ini, telah menghubungkan diskusi tentang diskriminasi dan kekerasan dengan konsep yang memecah belah dan lemah akan pengakuan atas perbedaan norma, budaya dan pandangan dari masyarakat lainnya.

Dengan tetap menyambut adopsi dari beberapa amandemen terkait prinsip dari penulisan pernyataan ini, kami menganggap bahwa tujuan dasar dari rancangan resolusi ini tetaplah sama. Dengan alasan tersebut, delegasi saya tidak dapat mendukung rancangan resolusi ini dan telah  memilih untuk menolak.

Selanjutnya, sejalan dengan posisi kami, kami juga ingin meminta untuk dicatat bahwa kami tidak berada dalam posisi untuk mendukung, bekerjasama, maupun terlibat dengan pemangku mandate yang ditunjuk dari resolusi ini.

Terima kasih.




[1] UNDP (2014), Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report dalam Bahasa Indonesia, dapat diunduh di https://www.usaid.gov/documents/2496/being-lgbt-asia-indonesia-country-report-bahasa-language
[2] ILO (2016), PRIDE at work “Study on discrimination at work on the basis of sexual orientation and gender identity in Indonesia”, dapat diunduh di http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_481580/lang--en/index.htm
[4] Komnas HAM (2016), Pernyataan Sikap atas kekerasan dan diskriminasi pada LGBT, dapat di baca di http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/siaran-pers-pernyataan-sikap-komnas-ham-atas-situasi-yang-dialami-komunitas-lgbt
[6]Komnas HAM (2016), Prinsip-Prinsip Yogyakarta yang diterjemahkan Komnas HAM, dapat dibaca di http://www.komnasham.go.id/publikasi/buku/prinsip-prinsip-yogyakarta




[i] SOGI adalah singkatan dari Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Catatan: Hal yang sangat mendasar yang penting untuk dipahami bersama terkait LGBTIQ dan SOGIE adalah konsep dasar seks (jenis kelamin), gender, dan seksualitas yang tidak biner atau hanya di lihat dari perspektif laki-laki dan perempuan saja atau perspektif maskulin dan feminine saja. Beberapa konsep dasar penting lainnya, diantaranya: Orientasi seksual yang mengacu kepada ketertarikan secara fisik, seksual, emosional dan romantisme kepada jenis kelamin dan (atau) gender tertentu (contohnya: biseksual, heteroseksual, aseksual, dan homoseksual – termasuk gay dan lesbian, sapioseksual, panseksual, dll.). Identitas seksual adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sehubungan dengan orientasi seksual mereka. Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya (secara gender) sebagai laki-laki, perempuan, dan lainnya (contohnya: transgender, waria, priawan, transman, transwoman, Transgender FTM/MTF, cisgender, cismale, cisfemale, two-spirit, bissu, queer, agender, dll.). Ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya secara maskulin, feminine, dan lainnya (contohnya: androgyn, no gender, dll.). Perilaku seksual adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik kepada lain jenis ataupun sesama jenis. Identitas, ekspresi, seks (jenis kelamin), orientasi, dan prilaku seksual tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Istilah LGBTIQ dan SOGIE merepresentasikan orang-orang dengan keragaman orientasi seksual, identitas seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan identitas seksual, diantaranya namun tidak terbatas pada Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ Transeksual, Interseks, dan Queer.

RELATED POSTS

0 comments